Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan Pemangku Kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.
peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasionaladalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikadalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsungadalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industriadalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan dipertukarkan disimpan dan/atau.
undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garamadalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industriadalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan dipertukarkan dapat disimpan dan/atau.
undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garamadalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditiKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan Pemangku Kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.
peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasionaladalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikadalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsungadalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industriadalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan dipertukarkan disimpan dan/atau.
undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garamadalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industriadalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan dipertukarkan dapat disimpan dan/atau.
undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garamadalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi