logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Komite Teknis

Keterangan

adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan Pemangku Kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional

Term (Indonesia)

Komitme

Keterangan

adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Term (Indonesia)

Komitmen Eksplorasi

Keterangan

adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung

Term (Indonesia)

Komoditas Pergaraman

Keterangan

adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri

Term (Indonesia)

Komoditas Pergaraman

Keterangan

adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan dipertukarkan disimpan dan/atau.

Sumber

undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam

Term (Indonesia)

Komoditas Pergaraman

Keterangan

adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Term (Indonesia)

Komoditas Perikanan

Keterangan

adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri

Term (Indonesia)

Komoditas Perikanan

Keterangan

adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan dipertukarkan dapat disimpan dan/atau.

Sumber

undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam

Term (Indonesia)

Komoditi

Keterangan

adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi

Term (Indonesia)

Komoditi

Keterangan

adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi
IndonesiaKeteranganSumber
Komite Teknisadalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan Pemangku Kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional
Komitmeadalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Komitmen Eksplorasiadalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi.peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
Komoditas Pergaramanadalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri
Komoditas Pergaramanadalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan dipertukarkan disimpan dan/atau.undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam
Komoditas Pergaramanadalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Komoditas Perikananadalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri
Komoditas Perikananadalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan dipertukarkan dapat disimpan dan/atau.undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam
Komoditiadalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi
Komoditiadalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 340
  • 341
  • 342
  • More pages
  • 1011
  • Next