Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan Ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineraladalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korbanadalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korbanadalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budayaadalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikanadalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampahadalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasiadalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikanKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan Ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineraladalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korbanadalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korbanadalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budayaadalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikanadalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampahadalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasiadalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan