Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten maluku tenggara baratadalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsiadalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialadalah hakim anggota pada Mahkamah Agung.
undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisialadalah Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah hakim banding Anak.
undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anakadalah hakim banding anak.
undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anakadalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsiadalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten maluku tenggara baratKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten maluku tenggara baratadalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsiadalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialadalah hakim anggota pada Mahkamah Agung.
undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisialadalah Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah hakim banding Anak.
undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anakadalah hakim banding anak.
undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anakadalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsiadalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten maluku tenggara barat