logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Ancaman kekerasan

Keterangan

adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Term (Indonesia)

Ancaman Militer

Keterangan

adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia

Term (Indonesia)

Ancaman serius

Keterangan

adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Term (Indonesia)

Anggaran Dasar

Keterangan

adalah Anggaran Dasar Perusahaan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesia

Term (Indonesia)

Anggaran Dasar

Keterangan

adalah Anggaran Dasar Usaha Bersama.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama

Term (Indonesia)

Anggaran Dasar

Keterangan

adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa

Term (Indonesia)

Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD

Keterangan

adalah peraturan dasar Partai Politik.

Sumber

undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Term (Indonesia)

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD

Keterangan

adalah peraturan dasar Ormas.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan

Term (Indonesia)

Anggaran Dekonsentrasi

Keterangan

adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Kas

Keterangan

adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
IndonesiaKeteranganSumber
Ancaman kekerasanadalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
Ancaman Militeradalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia
Ancaman seriusadalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Anggaran Dasaradalah Anggaran Dasar Perusahaan.peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesia
Anggaran Dasaradalah Anggaran Dasar Usaha Bersama.peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama
Anggaran Dasaradalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa
Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik.undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Ormas.undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
Anggaran Dekonsentrasiadalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Anggaran Kasadalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 1011
  • Next