logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/k.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber

peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional

Term (Indonesia)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
IndonesiaKeteranganSumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBAadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBKadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/k.undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional
Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 1011
  • Next