logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diteta.pkan dengan perda.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD

Keterangan

adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa

Keterangan

adalah renpana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara

Term (Indonesia)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN

Keterangan

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber

undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019
IndonesiaKeteranganSumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan daerah yang diteta.pkan dengan perda.peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBDadalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desaadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesaadalah renpana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 1011
  • Next