Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesiaadalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanadalah pengobatan yang dimaksudkan untuk menghentikan kondisi medis dari perkembangan lebih lanjut dari suatu penyakit dengan mengikuti diagnosis suatu penyakit.
peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanianadalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan Kecelakaan Kapal.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2019 tentang pemeriksaan kecelakaan kapaladalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negaraadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah terduga yang dijatuhi sanksi administratif oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Keputusan Mahkamah Pelayaran yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2019 tentang pemeriksaan kecelakaan kapaladalah Tersangka yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer dan keputusannya telah berkekuatan hukum tetap.
undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militerKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesiaadalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanadalah pengobatan yang dimaksudkan untuk menghentikan kondisi medis dari perkembangan lebih lanjut dari suatu penyakit dengan mengikuti diagnosis suatu penyakit.
peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanianadalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan Kecelakaan Kapal.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2019 tentang pemeriksaan kecelakaan kapaladalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negaraadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah terduga yang dijatuhi sanksi administratif oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Keputusan Mahkamah Pelayaran yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2019 tentang pemeriksaan kecelakaan kapaladalah Tersangka yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer dan keputusannya telah berkekuatan hukum tetap.
undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer