logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI

Keterangan

adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Term (Indonesia)

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI

Keterangan

adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian

Term (Indonesia)

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI

Keterangan

adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan

Term (Indonesia)

Standar nasional keolahragaan

Keterangan

adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional

Term (Indonesia)

Standar Nasional Pendidikan

Keterangan

adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan

Term (Indonesia)

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Keterangan

adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran

Term (Indonesia)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Keterangan

adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan

Term (Indonesia)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Keterangan

adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Sumber

undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

Term (Indonesia)

Standar Nasional Satuan Ukuran yang selanjutnya disingkat SNSU

Keterangan

adalah standar pengukuran yang diakui secara nasional sebagai acuan untuk menentukan nilai standar pengukuran lainnya untuk besaran yang sama.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional

Term (Indonesia)

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP

Keterangan

adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
IndonesiaKeteranganSumber
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNIadalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNIadalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNIadalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan
Standar nasional keolahragaanadalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional
Standar Nasional Pendidikanadalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan
Standar Nasional Pendidikan Kedokteranadalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran
Standar Nasional Pendidikan Tinggiadalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan
Standar Nasional Pendidikan Tinggiadalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
Standar Nasional Satuan Ukuran yang selanjutnya disingkat SNSUadalah standar pengukuran yang diakui secara nasional sebagai acuan untuk menentukan nilai standar pengukuran lainnya untuk besaran yang sama.peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOPadalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 890
  • 891
  • 892
  • More pages
  • 1011
  • Next