Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerahadalah pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantaraadalah pihak yang melakukan usaha pergudangan baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudangadalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudangadalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudangadalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipiladalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikanadalah badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk mengelola Asuransi Sosial bagi peserta.
peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesiaadalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola Sampah melalui penanganan Sampah.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) jaminan kredit indonesiaKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerahadalah pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantaraadalah pihak yang melakukan usaha pergudangan baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudangadalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudangadalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudangadalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipiladalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikanadalah badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk mengelola Asuransi Sosial bagi peserta.
peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesiaadalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola Sampah melalui penanganan Sampah.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) jaminan kredit indonesia