Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah: adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka