Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2019 tentang jaminan luasan lahan pertanianadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggiadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang panganadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasialadalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budayaadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramukaadalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikulturaadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbanganadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guruadalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikanKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2019 tentang jaminan luasan lahan pertanianadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggiadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang panganadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasialadalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budayaadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramukaadalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikulturaadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbanganadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guruadalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan