Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan bantuan timbal balik.
undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidanaadalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesiaadalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penangguhan Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Surat Pencabutan Sita Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah Kepala, Pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, kecuali kepala, pejabat/staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan warga negara Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnyaadalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeananadalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukaiadalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasianKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan bantuan timbal balik.
undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidanaadalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesiaadalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penangguhan Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Surat Pencabutan Sita Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah Kepala, Pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, kecuali kepala, pejabat/staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan warga negara Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnyaadalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeananadalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukaiadalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian