logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Pejabat

Keterangan

adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia

Term (Indonesia)

Pejabat

Keterangan

adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penangguhan Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

Term (Indonesia)

Pejabat

Keterangan

adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Pejabat

Keterangan

adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Surat Pencabutan Sita Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

Term (Indonesia)

Pejabat Administrasi

Keterangan

adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Pejabat Badan Internasional

Keterangan

adalah Kepala, Pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, kecuali kepala, pejabat/staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan warga negara Indonesia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya

Term (Indonesia)

Pejabat bea dan cukai

Keterangan

adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

Term (Indonesia)

Pejabat bea dan cukai

Keterangan

adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.

Sumber

undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai

Term (Indonesia)

Pejabat Dinas Luar Negeri

Keterangan

adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian

Term (Indonesia)

Pejabat Fungsional

Keterangan

adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
IndonesiaKeteranganSumber
Pejabatadalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia
Pejabatadalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penangguhan Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
Pejabatadalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Pejabatadalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Surat Pencabutan Sita Pengumuman Lelang Pembatalan Lelang Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
Pejabat Administrasiadalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Pejabat Badan Internasionaladalah Kepala, Pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, kecuali kepala, pejabat/staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan warga negara Indonesia.peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
Pejabat bea dan cukaiadalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan
Pejabat bea dan cukaiadalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai
Pejabat Dinas Luar Negeriadalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian
Pejabat Fungsionaladalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 493
  • 494
  • 495
  • More pages
  • 1011
  • Next