Apa itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Diundangkan pada 15 November 2006. Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai kegiatan ekspor dan impor, pengawasan terhadap lalu lintas barang, hak dan kewajiban pejabat serta pengguna jasa kepabeanan, fasilita…

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan berkaitan dengan bidang ADMINISTRASI NEGARA.

Apa itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Diundangkan pada 15 November 2006. Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai kegiatan ekspor dan impor, pengawasan terhadap lalu lintas barang, hak dan kewajiban pejabat serta pengguna jasa kepabeanan, fasilita…

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan berkaitan dengan bidang ADMINISTRASI NEGARA.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai kegiatan ekspor dan impor, pengawasan terhadap lalu lintas barang, hak dan kewajiban pejabat serta pengguna jasa kepabeanan, fasilitas kepabeanan, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana dalam bidang kepabeanan. Selain itu, diatur pula mengenai penetapan dan pemungutan bea masuk, pengawasan terhadap pelanggaran kepabeanan, dan penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kepabeanan.

Ketentuan peralihan Undang-Undang ini menyatakan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dalam ketentuan penutup ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

kepabeanan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

kepabeanan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

kepabeanan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

kepabeanan

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup