Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotoradalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anakadalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruangadalah orang perseorangan atau badan hukum.
undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptaadalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikadalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruangadalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotoradalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anakadalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruangadalah orang perseorangan atau badan hukum.
undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptaadalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikadalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruangadalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil