logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Sumber

undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.

Sumber

undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2020 tentang tata cara penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2019 tentang sistem perbukuan
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
Menteriadalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan. undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
Menteriadalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2020 tentang tata cara penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2019 tentang sistem perbukuan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 429
  • 430
  • 431
  • More pages
  • 1011
  • Next