Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutananadalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negara.
undang-undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatihadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kotaadalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.
undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidupadalah Menteri Penerangan.
undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaranadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/ atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabeanadalah menteri yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurikdisi indonesiaadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan waliadalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten.
undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang patenadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musikKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutananadalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negara.
undang-undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatihadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kotaadalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.
undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidupadalah Menteri Penerangan.
undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaranadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/ atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabeanadalah menteri yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurikdisi indonesiaadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan waliadalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten.
undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang patenadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik