logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.

Sumber

undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2019 tentang fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2022 tentang forum koordinasi pimpinan daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggjawabnya meliputi bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rekalamasi hutan dan rehabilitasi hutan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2020 tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2020 tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Sumber

undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Sumber

undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri
Menteriadalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2019 tentang fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya
Menteriadalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2022 tentang forum koordinasi pimpinan daerah
Menteriadalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggjawabnya meliputi bidang agama.undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rekalamasi hutan dan rehabilitasi hutan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2020 tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2020 tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak
Menteriadalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
Menteriadalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 427
  • 428
  • 429
  • More pages
  • 1011
  • Next