logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual termasuk Merek.

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas terbuka

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang ditunjuk dan/ atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah silaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulog

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 tentang keinsinyuran

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Pertanian.

Sumber

undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
Menteriadalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan
Menteriadalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual termasuk Merek.undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas terbuka
Menteriadalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
Menteriadalah menteri yang ditunjuk dan/ atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah silaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulog
Menteriadalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
Menteriadalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 tentang keinsinyuran
Menteriadalah Menteri Pertanian.undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 426
  • 427
  • 428
  • More pages
  • 1011
  • Next