Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Sumber

undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.

Sumber

undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Indonesia	Keterangan	Sumber
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.	undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.	undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.	undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
Menteri	adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.	undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Menteri	adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.	undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.	peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Menteri	adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Sumber

undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.

Sumber

undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Indonesia	Keterangan	Sumber
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.	undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.	undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.	undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
Menteri	adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.	undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
Menteri	adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara
Menteri	adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.	undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.	peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Menteri	adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi