logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesia

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah Menteri Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat
Menteriadalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesia
Menteriadalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desa
Menteriadalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 417
  • 418
  • 419
  • More pages
  • 1011
  • Next