Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negara

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor indonesia

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Indonesia	Keterangan	Sumber
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan
Menteri	adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.	undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negara
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
Menteri	adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Menteri	adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.	undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.	undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negara

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor indonesia

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Indonesia	Keterangan	Sumber
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan
Menteri	adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.	undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negara
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
Menteri	adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Menteri	adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.	undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.	undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.	undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah