logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Sumber

undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi)

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.

Sumber

undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menangani Desa.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Menteriadalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi)
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Menteriadalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji
Menteriadalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian
Menteriadalah menteri yang menangani Desa.undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 414
  • 415
  • 416
  • More pages
  • 1011
  • Next