Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah penetapan kelompok usaha Tenaga Kerja berdasarkan kompetensi kerja.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guruadalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosenadalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptaadalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merekadalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak ciptaadalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimaan diataur dalam Undang-undang ini.
undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industriadalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini.
undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpaduadalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merekKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah penetapan kelompok usaha Tenaga Kerja berdasarkan kompetensi kerja.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guruadalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosenadalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptaadalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merekadalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak ciptaadalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimaan diataur dalam Undang-undang ini.
undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industriadalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini.
undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpaduadalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek