Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai penyelenggaran pemilihan umum.
undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.
undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenadalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.
undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatadalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai penyelenggaran pemilihan umum.
undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.
undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenadalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.
undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatadalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat