Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.
undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.
undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenadalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.
undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.
undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.
undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenadalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumadalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.
undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerahadalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undangadalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden