logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Klimatologi

Keterangan

adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2016 tentang pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika

Term (Indonesia)

Klimatologi

Keterangan

adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofistka

Term (Indonesia)

Kode Akses

Keterangan

adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Term (Indonesia)

Kode Etik Advokat

Keterangan

adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

Term (Indonesia)

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Keterangan

adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial

Term (Indonesia)

Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik

Keterangan

adalah norrna yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota

Term (Indonesia)

Kode Etik Jurnalistik

Keterangan

adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

Sumber

undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Term (Indonesia)

Kode Pos

Keterangan

adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.

Sumber

undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Term (Indonesia)

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH

Keterangan

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung

Term (Indonesia)

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB

Keterangan

adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
IndonesiaKeteranganSumber
Klimatologiadalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2016 tentang pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
Klimatologiadalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofistka
Kode Aksesadalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
Kode Etik Advokatadalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakimadalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial
Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etikadalah norrna yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota
Kode Etik Jurnalistikadalah himpunan etika profesi kewartawanan.undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers
Kode Posadalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDHadalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDBadalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 331
  • 332
  • 333
  • More pages
  • 1011
  • Next