Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian Puiau dan perairan di antara pulau_pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain dimikian erat sehinggi pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya -i-tu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta politihyang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautanadalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananadalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel materiil fasilitas dan jasa yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negaraadalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaranKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian Puiau dan perairan di antara pulau_pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain dimikian erat sehinggi pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya -i-tu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta politihyang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautanadalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananadalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel materiil fasilitas dan jasa yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negaraadalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran