Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton tengah di provinsi sulawesi tenggara

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pegunungan arfak di provinsi papua barat

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten kepulauan meranti di provinsi riau

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten maybrat di provinsi papua barat

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mamberamo tengah di provinsi papua

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten yalimo di provinsi papua

Indonesia	Keterangan	Sumber
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.	undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton tengah di provinsi sulawesi tenggara
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pegunungan arfak di provinsi papua barat
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten kepulauan meranti di provinsi riau
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 13 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten maybrat di provinsi papua barat
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mamberamo tengah di provinsi papua
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten yalimo di provinsi papua

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton tengah di provinsi sulawesi tenggara

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pegunungan arfak di provinsi papua barat

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten kepulauan meranti di provinsi riau

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten maybrat di provinsi papua barat

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mamberamo tengah di provinsi papua

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten yalimo di provinsi papua

Indonesia	Keterangan	Sumber
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.	undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton tengah di provinsi sulawesi tenggara
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan di provinsi sulawesi tenggara
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pegunungan arfak di provinsi papua barat
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten kepulauan meranti di provinsi riau
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 13 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten maybrat di provinsi papua barat
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mamberamo tengah di provinsi papua
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten yalimo di provinsi papua