Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerahadalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimaladalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahadalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industriadalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengahadalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutanadalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desaadalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidupKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerahadalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimaladalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahadalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industriadalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengahadalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutanadalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desaadalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup