logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Proteksi Fisik Pertambangan Bahan Galian Nuklir yang selanjutnya disebut Proteksi Fisik

Keterangan

adalah upaya yang ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan mencegah sabotase terhadap fasilitas dan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir

Term (Indonesia)

Proteksi Radiasi

Keterangan

adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari akibat negatif paparan radiasi pengion.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir

Term (Indonesia)

Protokol Notaris

Keterangan

adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Sumber

undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Term (Indonesia)

Protokol PPAT

Keterangan

adalah kumpuLan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdid dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 tentang veteran republik indonesia

Term (Indonesia)

Provinsi

Keterangan

adalah pemerintah provinsi.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan

Term (Indonesia)

Provinsi Banten

Keterangan

adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan kota serang di provinsi banten

Term (Indonesia)

Provinsi Bengkulu

Keterangan

adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang bank indonesia

Term (Indonesia)

Provinsi Bengkulu

Keterangan

adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara

Term (Indonesia)

Provinsi Bengkulu

Keterangan

adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828).

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten bengkulu tengah di provinsi bengkulu

Term (Indonesia)

Provinsi Gorontalo

Keterangan

adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066).

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten norontalo utara di provinsi gorontalo
IndonesiaKeteranganSumber
Proteksi Fisik Pertambangan Bahan Galian Nuklir yang selanjutnya disebut Proteksi Fisikadalah upaya yang ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan mencegah sabotase terhadap fasilitas dan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir
Proteksi Radiasiadalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari akibat negatif paparan radiasi pengion.peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir
Protokol Notarisadalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
Protokol PPATadalah kumpuLan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdid dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 tentang veteran republik indonesia
Provinsiadalah pemerintah provinsi.undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan
Provinsi Bantenadalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).undang-undang nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan kota serang di provinsi banten
Provinsi Bengkuluadalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu.undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang bank indonesia
Provinsi Bengkuluadalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu.undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara
Provinsi Bengkuluadalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828).undang-undang nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten bengkulu tengah di provinsi bengkulu
Provinsi Gorontaloadalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066).undang-undang nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten norontalo utara di provinsi gorontalo
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 800
  • 801
  • 802
  • More pages
  • 1011
  • Next