Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalanadalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruangadalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruangadalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasianadalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negaraadalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halaladalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asingadalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerjaadalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahanKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalanadalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruangadalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruangadalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasianadalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negaraadalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halaladalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asingadalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerjaadalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan