Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah orang badan hukum atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekur (satu) tahun termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukaradalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berada di KPBPB.
peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebasadalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alamadalah WNI yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang administrasi kependudukanadalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah tindalan untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2017 tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektualadalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesla, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesiaKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah orang badan hukum atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekur (satu) tahun termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukaradalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berada di KPBPB.
peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebasadalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alamadalah WNI yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang administrasi kependudukanadalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah tindalan untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2017 tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektualadalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesla, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia