administrasi kependudukan

Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai tata cara pemanfaatan Cagar Budaya, mulai dari pengajuan izin, bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan, hingga peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pelestarian. Pemanfaatan dapat mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, kebudayaan, hingga pengembangan ekonomi kreatif, sepanjang tidak mengubah struktur, bentuk, maupun nilai penting Cagar Budaya. PP ini juga menjelaskan kewenangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknis, melakukan penilaian terhadap permohonan izin pemanfaatan, serta memantau pelaksanaan pemanfaatan di lapangan. Setiap pemanfaatan wajib mengikuti prinsip pelestarian, termasuk menjaga keutuhan fisik, ruang, dan lingkungan Cagar Budaya. Selain itu, diatur pula mekanisme sanksi administratif apabila pemanfaatan dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan izin. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau penghentian tetap kegiatan, hingga pencabutan izin pemanfaatan. Pencabutan izin tersebut ditetapkan oleh Kepala BPCB dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta dampaknya terhadap kelestarian Cagar Budaya. PP ini menegaskan bahwa pemanfaatan Cagar Budaya harus mengutamakan keberlanjutan, keamanan, serta perlindungan nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya.