Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pihak yang mengajukan Permohonan Internasional.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasionaladalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedungadalah Pemohon atau Kuasanya yang mengajukan Permohonan Banding.
peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merekadalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah pihak yang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan patenadalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentuadalah setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2020 tentang bangunan dan instalasi di lautadalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah Kementerian/Lembaga dan/atau penerima Penerusan SBSN yang menyampaikan usulan Proyek.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negaraKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pihak yang mengajukan Permohonan Internasional.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasionaladalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedungadalah Pemohon atau Kuasanya yang mengajukan Permohonan Banding.
peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merekadalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah pihak yang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan patenadalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentuadalah setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2020 tentang bangunan dan instalasi di lautadalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah Kementerian/Lembaga dan/atau penerima Penerusan SBSN yang menyampaikan usulan Proyek.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara