logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Pemisahan

Keterangan

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Sumber

undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Term (Indonesia)

Pemodal Asing

Keterangan

adalah pemodal orang perseorangan warga negara asing atau pemodal berbentuk badan hukum asing.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2022 tentang kepemilikan modal asing pada perusahaan efek

Term (Indonesia)

Pemodal Dalam Negeri

Keterangan

adalah pemodal orang perseorangan warga negara Indonesia atau pemodal berbentuk badan hukum Indonesia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2022 tentang kepemilikan modal asing pada perusahaan efek

Term (Indonesia)

Pemohon

Keterangan

adalah Tersangka yang mengajukan permohonan keberatan atas Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepadanya.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer

Term (Indonesia)

Pemohon

Keterangan

adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

Sumber

undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek

Term (Indonesia)

Pemohon

Keterangan

adalah pihak yang mengajukan permohonan Merek atau Indikasi Geografis.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek

Term (Indonesia)

Pemohon

Keterangan

adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

Sumber

undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri

Term (Indonesia)

Pemohon

Keterangan

adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu

Term (Indonesia)

Pemohon

Keterangan

adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasanya.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual

Term (Indonesia)

Pemohon

Keterangan

adalah pihak yang mengajukan Permohonan Internasional.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional
IndonesiaKeteranganSumber
Pemisahanadalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Pemodal Asingadalah pemodal orang perseorangan warga negara asing atau pemodal berbentuk badan hukum asing.peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2022 tentang kepemilikan modal asing pada perusahaan efek
Pemodal Dalam Negeriadalah pemodal orang perseorangan warga negara Indonesia atau pemodal berbentuk badan hukum Indonesia.peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2022 tentang kepemilikan modal asing pada perusahaan efek
Pemohonadalah Tersangka yang mengajukan permohonan keberatan atas Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepadanya.undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
Pemohonadalah pihak yang mengajukan Permohonan.undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
Pemohonadalah pihak yang mengajukan permohonan Merek atau Indikasi Geografis.peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada komisi banding merek
Pemohonadalah pihak yang mengajukan Permohonan.undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri
Pemohonadalah pihak yang mengajukan Permohonan.undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
Pemohonadalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasanya.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual
Pemohonadalah pihak yang mengajukan Permohonan Internasional.peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 602
  • 603
  • 604
  • More pages
  • 1011
  • Next