Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatanadalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakartaadalah bupati/wali kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2024 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantaraadalah gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotorKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatanadalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluargaadalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakartaadalah bupati/wali kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2024 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantaraadalah gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor