Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

Lewati ke konten utama

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Provinsi

Definisi

adalah gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 TENTANG ketransmigrasian

Lewati ke konten utama

Beranda

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Provinsi

Definisi

adalah gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 TENTANG ketransmigrasian

Pemerintah Daerah Provinsi

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Provinsi

Definisi

adalah gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 TENTANG ketransmigrasian

Kembali ke Glosarium

Beranda
Glosarium
Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Provinsi

Definisi

adalah gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Sumber Peraturan

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 TENTANG ketransmigrasian