Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologiadalah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanahadalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikanadalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumiadalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara badan usaha milik daerah koperasi atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsungadalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2020 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khususadalah Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Perkeretaapian.
peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perkeretaapianadalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik desa/bersama.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubaraKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologiadalah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.
peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanahadalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikanadalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumiadalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara badan usaha milik daerah koperasi atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsungadalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2020 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khususadalah Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Perkeretaapian.
peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perkeretaapianadalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik desa/bersama.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara