Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Masyarakat

Keterangan

adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasanpemukiman termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli Iurg berkepentingan dengan penlelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Term (Indonesia)

Masyarakat

Keterangan

adalah setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Masyarakat

Keterangan

adalah perseorangan, kelompok, badan hukum, atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung

Term (Indonesia)

Masyarakat Ada

Keterangan

adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Masyarakat Adat

Keterangan

adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

Term (Indonesia)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR

Keterangan

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2019 tentang pemberdayaan lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan dalam sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Term (Indonesia)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR

Keterangan

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun

Term (Indonesia)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR

Keterangan

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sihingga mendapat dukungan Pemerintah untuk memproleh rumah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Term (Indonesia)

Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Keterangan

adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

Term (Indonesia)

Masyarakat Hukum Adat

Keterangan

adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2020 tentang bangunan dan instalasi di laut

Indonesia	Keterangan	Sumber
Masyarakat	adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasanpemukiman termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli Iurg berkepentingan dengan penlelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.	peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Masyarakat	adalah setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air.	peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Masyarakat	adalah perseorangan, kelompok, badan hukum, atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.	peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
Masyarakat Ada	adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.	undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Masyarakat Adat	adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.	undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR	adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.	peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2019 tentang pemberdayaan lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan dalam sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR	adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.	peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR	adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sihingga mendapat dukungan Pemerintah untuk memproleh rumah.	peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan	adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.	undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
Masyarakat Hukum Adat	adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2020 tentang bangunan dan instalasi di laut

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Masyarakat

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Term (Indonesia)

Masyarakat

Keterangan

adalah setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Masyarakat

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung

Term (Indonesia)

Masyarakat Ada

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Masyarakat Adat

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

Term (Indonesia)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR

Keterangan

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2019 tentang pemberdayaan lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan dalam sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Term (Indonesia)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR

Keterangan

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun

Term (Indonesia)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR

Keterangan

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sihingga mendapat dukungan Pemerintah untuk memproleh rumah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Term (Indonesia)

Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

Term (Indonesia)

Masyarakat Hukum Adat

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2020 tentang bangunan dan instalasi di laut

Indonesia	Keterangan	Sumber
Masyarakat	adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasanpemukiman termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli Iurg berkepentingan dengan penlelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.	peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Masyarakat	adalah setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air.	peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Masyarakat	adalah perseorangan, kelompok, badan hukum, atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.	peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
Masyarakat Ada	adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.	undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Masyarakat Adat	adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.	undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR	adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.	peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2019 tentang pemberdayaan lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan dalam sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR	adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.	peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR	adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sihingga mendapat dukungan Pemerintah untuk memproleh rumah.	peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan	adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.	undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
Masyarakat Hukum Adat	adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2020 tentang bangunan dan instalasi di laut