Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Anggota Sidang yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah Ketua Wakil Ketua dan Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah Ketua Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desaadalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan hajiadalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan hajiadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuanganadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negaraadalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Anggota Sidang yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah Ketua Wakil Ketua dan Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah Ketua Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desaadalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan hajiadalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan hajiadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuanganadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negaraadalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik