Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutanadalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan panganadalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang panganadalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropikaadalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2024 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas sriwijayaadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedungadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anakadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang administrasi kependudukanadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negaraadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalanKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutanadalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan panganadalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang panganadalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropikaadalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2024 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas sriwijayaadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedungadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anakadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang administrasi kependudukanadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negaraadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan