PP ini mengatur kewajiban setiap pelaku usaha dalam rantai pangan untuk memenuhi standar keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan. Persyaratan keamanan pangan meliputi sanitasi pangan pada seluruh tahap rantai pangan, pengendalian cemaran pangan, pengaturan bahan tambahan pangan, pengawasan pangan produk rekayasa genetik, ketentuan iradiasi pangan, penggunaan kemasan yang memenuhi syarat, serta pengendalian penggunaan bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan. PP ini juga mengatur penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, termasuk pemberian sertifikasi oleh kementerian atau lembaga yang berwenang sesuai jenis pangan dan skala usaha. Selain itu, dilakukan pengawasan melalui surveilan berbasis profil risiko yang hasilnya digunakan untuk kebijakan keamanan pangan. PP mengatur penanganan kedaruratan keamanan pangan melalui kajian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko, serta koordinasi lintas instansi jika bersifat lintas sektor. Untuk penegakan aturan, PP menetapkan sanksi administratif berupa denda, penghentian kegiatan, penarikan produk, ganti rugi, hingga pencabutan izin atau sertifikat. Masyarakat juga diberi ruang untuk berperan serta dalam kampanye keamanan pangan serta dapat melaporkan dugaan pelanggaran. Selain itu, PP mengatur kemudahan perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.