Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerahadalah anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kotaadalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesiaadalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepadapegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia,anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara,dan penerima pensiun atau tunjanganKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditiadalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerahadalah anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kotaadalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesiaadalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepadapegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia,anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara,dan penerima pensiun atau tunjangan