Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua baratadalah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
undang-undang nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pegunungan arfak di provinsi papua baratadalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papuaadalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anakadalah penganekaragarnan perrlanfaatan sumber energi.
undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energiadalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintahadalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.
undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteranadalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteranadalah dokter gigi dokter gigi spesialissubspesialis lulusan pendidikan dokter gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteranadalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi)Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua baratadalah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
undang-undang nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pegunungan arfak di provinsi papua baratadalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papuaadalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anakadalah penganekaragarnan perrlanfaatan sumber energi.
undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energiadalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintahadalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.
undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteranadalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteranadalah dokter gigi dokter gigi spesialissubspesialis lulusan pendidikan dokter gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteranadalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi)