Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten bengkulu tengah di provinsi bengkulu

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 31 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten maluku barat daya di provinsi maluku

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten buru selatan di provinsi maluku

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten kepulauan anambas di provinsi kepulauan riau

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut . menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mesuji di provinsi lampung

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut . . . - 4 - menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten tulang bawang barat di provinsi lampung

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 52 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten sabu raijua di provinsi nusa tenggara timur

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 2 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten nagekeo di provinsi nusa tenggara timur

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten sumba tengah di provinsi nusa tenggara timur

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten batu bara di provinsi sumatera utara

Indonesia	Keterangan	Sumber
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten bengkulu tengah di provinsi bengkulu
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 31 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten maluku barat daya di provinsi maluku
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten buru selatan di provinsi maluku
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten kepulauan anambas di provinsi kepulauan riau
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut . menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mesuji di provinsi lampung
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut . . . - 4 - menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten tulang bawang barat di provinsi lampung
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 52 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten sabu raijua di provinsi nusa tenggara timur
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 2 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten nagekeo di provinsi nusa tenggara timur
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 3 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten sumba tengah di provinsi nusa tenggara timur
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten batu bara di provinsi sumatera utara

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten bengkulu tengah di provinsi bengkulu

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 31 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten maluku barat daya di provinsi maluku

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten buru selatan di provinsi maluku

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten kepulauan anambas di provinsi kepulauan riau

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mesuji di provinsi lampung

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut . . . - 4 - menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten tulang bawang barat di provinsi lampung

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 52 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten sabu raijua di provinsi nusa tenggara timur

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 2 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten nagekeo di provinsi nusa tenggara timur

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten sumba tengah di provinsi nusa tenggara timur

Term (Indonesia)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten batu bara di provinsi sumatera utara

Indonesia	Keterangan	Sumber
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten bengkulu tengah di provinsi bengkulu
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 31 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten maluku barat daya di provinsi maluku
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten buru selatan di provinsi maluku
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten kepulauan anambas di provinsi kepulauan riau
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut . menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten mesuji di provinsi lampung
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut . . . - 4 - menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten tulang bawang barat di provinsi lampung
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 52 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten sabu raijua di provinsi nusa tenggara timur
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 2 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten nagekeo di provinsi nusa tenggara timur
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 3 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten sumba tengah di provinsi nusa tenggara timur
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah	adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten batu bara di provinsi sumatera utara