Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pola pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mendorong pertumbuhan wilayah baru atau wilayah yang sudah ada, terbentuk dari Satuan Kawasan Pengembangan terintegrasi berbasis pertanian maupun nonpertanian dengan fokus pada pengembangan inovasi produk unggulan secara kolaboratif lintas sektor berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah pengangkutan jemaah haji mulai dari tempat embarkasi selama berada di Arab Saudi dan pemulangan kembali ke tempat embarkasi asal di Indonesia.
undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaranadalah kewajiban perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaanadalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggiadalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuanadalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerahadalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerahadalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pola pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mendorong pertumbuhan wilayah baru atau wilayah yang sudah ada, terbentuk dari Satuan Kawasan Pengembangan terintegrasi berbasis pertanian maupun nonpertanian dengan fokus pada pengembangan inovasi produk unggulan secara kolaboratif lintas sektor berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 tentang ketransmigrasianadalah pengangkutan jemaah haji mulai dari tempat embarkasi selama berada di Arab Saudi dan pemulangan kembali ke tempat embarkasi asal di Indonesia.
undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaranadalah kewajiban perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaanadalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggiadalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuanadalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerahadalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerahadalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah