Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi rinci seluruh aspek guna menentukan kelayakan ekonomis dan teknis, termasuk AMDAL dan rencana pascatambang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca-tambang.

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral

Term (Indonesia)

Subjek Pajak

Keterangan

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Subjek Pajak

Keterangan

adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Subjek Pajak

Keterangan

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Indonesia	Keterangan	Sumber
Studi Kelayakan	adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.	peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi rinci seluruh aspek guna menentukan kelayakan ekonomis dan teknis, termasuk AMDAL dan rencana pascatambang.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca-tambang.	undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara
Studi Kelayakan	adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.	undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.	undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.	undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi
Studi Kelayakan	adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral
Subjek Pajak	adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.	undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Subjek Pajak	adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.	undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Subjek Pajak	adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.	undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi rinci seluruh aspek guna menentukan kelayakan ekonomis dan teknis, termasuk AMDAL dan rencana pascatambang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi

Term (Indonesia)

Studi Kelayakan

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral

Term (Indonesia)

Subjek Pajak

Keterangan

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Subjek Pajak

Keterangan

adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Subjek Pajak

Keterangan

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Indonesia	Keterangan	Sumber
Studi Kelayakan	adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.	peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi rinci seluruh aspek guna menentukan kelayakan ekonomis dan teknis, termasuk AMDAL dan rencana pascatambang.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca-tambang.	undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara
Studi Kelayakan	adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.	undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.	undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
Studi Kelayakan	adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.	undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi
Studi Kelayakan	adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral
Subjek Pajak	adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.	undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Subjek Pajak	adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.	undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Subjek Pajak	adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.	undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah