Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pemerintah Republik Indonesia.
undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uangadalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskinadalah pemerintah Republik Indonesia.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah Pemerintah Pusat.
undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikanadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisikaadalah Pemerintah Pusat.
undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikananadalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikadalah Pemerintah Republik Indonesia.
undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah Pemerintah Pusat.
undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasionalKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pemerintah Republik Indonesia.
undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uangadalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskinadalah pemerintah Republik Indonesia.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah Pemerintah Pusat.
undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikanadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisikaadalah Pemerintah Pusat.
undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikananadalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikadalah Pemerintah Republik Indonesia.
undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah hajiadalah Pemerintah Pusat.
undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional