Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan patenadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2017 tentang pendidikan kedokteranadalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerahadalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunanadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnyaadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosialadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meteraiadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidananadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya airKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan patenadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2017 tentang pendidikan kedokteranadalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerahadalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunanadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnyaadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosialadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meteraiadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidananadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air