logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2017 tentang pendidikan kedokteran

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sumber

undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sumber

undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2017 tentang pendidikan kedokteran
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
Menteriadalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2020 tentang pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 408
  • 409
  • 410
  • More pages
  • 1011
  • Next