Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan yang telah memenuhi syarat dan mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2023 tentang sertifikasi kompetensi kerja di bidang kepariwisataanadalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang badan nasional sertifikasi profesiadalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah sejumlah minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (atstodg transfer point).
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumiadalah sejumlah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point).
peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross splitadalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidupadalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan yang telah memenuhi syarat dan mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2023 tentang sertifikasi kompetensi kerja di bidang kepariwisataanadalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang badan nasional sertifikasi profesiadalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiadalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan acehadalah sejumlah minyak mentah dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (atstodg transfer point).
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2017 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumiadalah sejumlah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point).
peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross splitadalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidupadalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup